Iya. Sekarang banyak daerah-daerah ke sini, mau mengubah mindset. Oh ternyata penanganan (PKL) bisa tanpa berantem. Memang tidak mudah. Pengalaman kami waktu itu adalah memindahkan PKL di Kecamatan Banjarsari yang sudah dijadikan tempat jualan bahkan juga tempat tinggal selama lebih dari 20 tahun. Kawasan itu sebetulnya kawasan elite, tapi karena menjadi tempat dagang sekaligus tempat tinggal, yang terlihat adalah kekumuhan.
Lima tahun yang lalu, mereka saya undang makan di sini (ruang rapat rumah dinas wali kota). Saya ajak makan siang, saya ajak makan malam. Saya ajak bicara. Sampai 54 kali, saya ajak makan siang, makan malam, seperti ini. Tujuh bulan seperti ini. Akhirnya, mereka mau pindah. Enggak usah di-gebukin.
Mengapa butuh tujuh bulan, mengapa tidak di tiga bulan pertama?Kita melihat-melihat angin, lah. Kalau Anda lihat, pertama kali mereka saya ajak ke sini, mereka semuanya langsung pasang spanduk. Pokoknya kalau dipindah, akan berjuang sampai titik darah penghabisan, nyiapin bambu runcing. Bahkan, ada yang mengancam membakar balai kota.
Situasi panas itu sampai pertemuan ke berapa?Masih sampai pertemuan ke-30. Pertemuan 30-50 baru kita berbicara. Mereka butuh apa, mereka ingin apa, mereka khawatir mengenai apa. Dulu, mereka minta sembilan trayek angkot untuk menuju wilayah baru. Kita beri tiga angkutan umum. Jalannya yang sempit, kita perlebar.
Yang sulit itu, mereka meminta jaminan omzet di tempat yang baru sama seperti di tempat yang lama. Wah, bagaimana wali kota disuruh menjamin seperti itu. Jawaban saya, rezeki yang atur di atas, tapi nanti selama empat bulan akan saya iklankan di televisi lokal, di koran lokal, saya pasang spanduk di seluruh penjuru kota. Akhirnya, mereka mau pindah.
Pindahnya mereka saya siapkan 45 truk, saya tunggui dua hari, mereka pindah sendiri-sendiri. Pindahnya mereka dari tempat lama ke tempat baru saya kirab dengan prajurit keraton. Ini yang enggak ada di dunia mana pun. Mereka bawa tumpeng satu per satu sebagai simbol kemakmuran. Artinya, pindahnya senang. Tempat yang lama sudah jadi ruang terbuka hijau kembali.
Omzetnya di tempat yang baru?Bisa empat kali. Bisa tanya ke sana, jangan tanya saya. Tapi, ya kira-kira ada yang sepuluh kali, ada yang empat kali. Rata-rata empat kali. Ada yang sebulan Rp 300 juta. Itu sudah bukan PKL lagi, geleng-geleng saya.
Bagaimana dengan PKL yang lain?Setelah yang eks-PKL Banjarsari pindah, tidak sulit meyakinkan yang lain. Cukup pertemuan tiga sampai tujuh kali pertemuan selesai. Sampai saat ini, kita sudah pindahkan 23 titik PKL, tidak ada masalah.
Lha yang repot sekarang ini malah pedagang PKL itu minta direlokasi. Kita yang nggak punya duit. Sampai sekarang ini, masih 38 persen PKL yang belum direlokasi. Jadi, kalau masih melihat PKL di jalan atau trotoar, itu bagian dari 38 persen tadi.
Tampaknya, pemberdayaan pasar menjadi perhatian Anda?Oiya. Kita sudah merenovasi 34 pasar dan membangun pasar yang baru di tujuh lokasi. Jika dikelola dengan baik, pasar ini mendatangkan pendapatan daerah yang besar.
Dulu, ketika saya masuk, pendapatan dari pasar hanya Rp 7,8 miliar, sekarang Rp 19,2 miliar. Hotel hanya Rp 10 miliar, restoran Rp 5 miliar, parkir Rp 1,8 miliar, advertising Rp 4 miliar. Hasil Rp 19,2 miliar itu hanya dari retribusi harian Rp 2.600. Pedagangnya banyak sekali, kok. Ini yang harus dilihat. Asal manajemennya bagus, enggak rugi kita bangun-bangun pasar. Masyarakat-pedagang terlayani, kita dapat income seperti itu.
Sementara kalau mal, enggak tahu saya, paling bayar IMB saja, kita mau tarik apa? Makanya, mal juga kita batasi. Begitu juga hypermarket kita batasi. Bahkan, minimarket juga saya stop izinnya. Rencananya dulu akan ada 60-80 yang buka, tapi tidak saya izinkan. Sekarang hanya ada belasan.
Tapi, sepertinya Pasar Klewer belum tersentuh ya, kondisinya masih kurang nyaman?Klewer itu, waduh. Duitnya gede sekali. Kemarin, dihitung investor, Rp 400 miliar. Duit dari mana? Anggaran berapa puluh tahun, kita mau cari jurus apa belum ketemu. Anggaran belanja Solo Rp 780 miliar, tahun ini Rp 1,26 triliun. Tidak mampu kita. Pedagang di Klewer lebih banyak, 3.000-an pedagang, pasarnya juga besar sekali. Di situ, yang Solo banyak, Sukoharjo banyak, Sragen banyak, Jepara ada, Pekalongan ada, Tegal ada. Batik dari mana-mana. Tapi, saya yakin ada jurusnya, hanya belum ketemu aja.
Soal pendidikan, di beberapa daerah sudah banyak dilakukan pendidikan gratis, apakah di Solo juga begitu?Kita beda. Di sini, kita menerbitkan kartu untuk siswa, ada platinum, gold, dan silver. Mereka yang paling miskin itu memperoleh kartu platinum. Mereka ini gratis semuanya, mulai dari uang pangkal sampai kebutuhan sekolah dan juga biaya operasional. Kemudian, yang gold itu mendapat fasilitas, tapi tak sebanyak platinum. Begitu juga yang silver, hanya dibayari pemkot untuk kebutuhan tertentu.
Itu juga yang diberlakukan untuk kesehatan?Iya, ada kartu seperti itu, ada gold dan silver. Gold ini untuk mereka yang masuk golongan sangat miskin. Semua gratis, perawatan rawat inap, bahkan cuci darah pun untuk yang gold ini gratis.
Tampaknya, sekarang masyarakat sudah percaya pada Anda, padahal di awal terpilih, banyak yang sangsi?Yah, satu tahun, lah. Namanya belum dikenal, saya kan bukan potongan wali kota, kurus, jelek. Saya juga enggak pernah muncul di Solo, apalagi bisnis saya 100 persen ekspor. Ada yang sangsi, ya biar saja, sampai sekarang enggak apa-apa. Mau sangsi, mau menilai jelek, terserah orang.
Dulu, apa niat awalnya jadi wali kota?Enggak ada niat, kecelakaan. Ndak tahu itu. Dulu, pilkada pertama, kita dapat suara 37 persen, menang tipis. Wong saya bukan orang terkenal, kok. Yang lain terkenal semuanya kan, saya enggak. Tapi, kelihatannya masyarakat sudah malas dengan orang terkenal. Mau coba yang enggak terkenal. Coba-coba, jadi saya bilang kecelakaan tadi itu memang betul.
Hal apa yang paling mengesankan selama Anda menjadi wali kota?Paling mengesankan? Paling mengesankan itu, kalau dulu, kan, wali kota mesti meresmikan hal yang gede-gede. Meresmikan mal terbesar besar misalnya. Tapi, sekarang, gapura, pos ronda, semuanya saya yang buka, kok. Pos ronda minta dibuka wali kota, gapura dibuka wali kota, ya gimana rakyat yang minta, buka aja. Ya, kadang-kadang lucu juga. Tapi kita nikmati.
Apa kesulitan yang paling pertama Anda temui saat menjabat sebagai wali kota?Masalah aturan. Betul. Kita, kalau di usaha, mencari yang se-simpel mungkin, seefisien mungkin. Tapi, kita di pemerintahan enggak bisa, ada tahapan aturan. Meskipun anggaran ada, aturannya enggak terpenuhi, enggak bisa jalani. Harusnya, bisa kita kerjain dua minggu, harus menunggu dua tahun. Banyak aturan-aturan yang justru membelenggu kita sendiri, terlalu prosedural. Kita ini jadi negara prosedur.
Apa pertimbangannya saat Anda mencalonkan untuk kali kedua?Sebetulnya, saya enggak mau. Mau balik lagi ke habitat tukang kayu. Saat itu, setiap hari datang berbondong-bondong berbagai kelompok yang mendorong saya maju lagi. Mereka katakan, ini suara rakyat. Saya berpikir, ini benar ndak, apa hanya rekayasa politik. Dua minggu saya cuti, pusing saya mikir itu. Saya pulang, okelah saya survei saja. Saya survei pertama, dapatnya 87 persen. Enggak percaya, saya survei lagi, dapatnya 87 persen lagi.
Setelah survei itu, saya melihat, benar-benar ada keinginan masyarakat. Jadi, yang datang ke saya itu benar. Dan ternyata memang saya dapat hampir 91 persen. Saya lihat ada harapan dan ekspektasi yang terlalu besar. Perhitungan saya 65-70 persen. Hitungan di atas kertas 65:35, atau 60:40, kira-kira.
Ada kekhwatiran tidak, ketika lepas jabatan, semua yang Anda bangun tetap terjaga?Pertama ada blueprint, ada concept plan kota. Paling tidak, pemimpin baru nanti enggak usah pakai 100 persen, seenggaknya 70 persen. Jangan sampai, sudah SMP, kembali lagi ke TK. Saya punya kewajiban juga untuk menyiapkan dan memberi tahu apa yang harus dilakukan nantinya.
Ada 10 alasan yang ditulis oleh seorang pengguna di opini kompasiana mengapa Jokowi patut dicapreskan di 2014 demi “Indonesia Baru”- Dilihat dari rekam jejak dan sepak terjangnya dalam hal kesehatan, pendidikan, perlindungan warga negara, perekonomian rakyat, dll, Jokowi adalah seorang pemimpin yang Konstitusionalis. Artinya beliau taat, mengerti, dan melaksanakan amanah UUD 1945 dan Pancasila (yang adalah hukum tertinggi dan fondasi Republik ini). Beliau mampu memimpin bangsa ini kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila
- Beliau tidak mempunyai hutang dan beban apapun kepada siapapun, baik itu beban moral, politik, bisnis, uang, hutang budi, dlsbg, kecuali kepada Rakyat yang dipimpinnya
- Beliau menganut sistem “Principled Leadership”. Artinya beliau memimpin berdasarkan prinsip, tidak bisa dinego, disuap, dipengaruhi, diancam, dlsbg. Bahkan bawahannya yang tidak mengikuti prinsip prinsip beliau akan dijatuhkan sangsi, ditinggal, dipindahkan, atau bahkan dipecat
- Beliau adalah seorang pemimpin yang bersih alias bebas dari segala bentuk KKN. Ini disebabkan oleh poin #3. Tidak pernah ada satu kasus korupsi apapun yang menyeret atau mengarah kepadanya. Malah sebaliknya, para bawahannya yang terlibat KKN langsung dipecat
- Beliau adalah pemimpin yang tegas dan berani mengambil segala resiko, asalkan keputusan dan solusinya sejalan dengan prinsip prinsip beliau (seperti dalam poin # 3)
- Beliau adalah pemimpin yang visioner dan “Results-Oriented”. Artinya beliau selalu memimpin dengan fokus pandangan dan tujuan ke depan, selalu mempunyai target pembangunan, dan senantiasa mengawal dan memastikan targetnya terrealisasi
- Beliau adalah pekerja lapangan dan “Problem-Solver”. Alasan utama, beliau mengerti bahwa masalah selalu ada di lapangan bukan di kantor. Oleh sebab itu beliau sering terjun ke lapangan untuk mendengarkan langsung keluh-kesah warga, baru kemudian beliau memetakan masalah. Setelah tahu masalahnya, solusi dan anggaran langsung dirumuskan dan diputuskan. Alasan kedua, beliau sering kembali ke lapangan untuk mem-follow-up, mengecek dan mengawal progressnya
- Kalau beliau terpilih sebagai RI-1, semua jajaran mentri dalam kabinet Jokowi bisa dipastikan orang orang yang bersih, professional, dan ahli dalam bidangnya masing-masing (tidak seperti kabinet sekarang: hasil transaksi politik dan bagi-bagi “kue kekuasaan” antar Parpol). Artinya, 1 Jokowi menjadi puluhan “Jokowi”. Juga, semua jajaran Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, dll, se Indonesia akan “diluruskan”. Mengutip kata kata pak Basuki, Wagub DKI sekarang, kalau kepala “lurus”, semua bawahannya bisa “diluruskan”. Satu lagi, Jakarta juga akan semakin maju kalau Jokowi presiden karena Pempus dan Pemprov dan para mentri bersangkutan akan bermitra dan saling mendukung dalam membangun ibukota
- Yang tidak kalah pentingnya, semua jajaran Polri (yang berada langsung dibawah komando Presiden) bisa dipastikan akan “dibersihkan” dari oknum oknum Jendral kotor dan korup. Seperti dalam poin #8, kalau pimpinan Polri bersih, semua anggota corpsnya mudah “dibersihkan”. Kalau Polri bersih, semua bentuk KKN di negri ini bisa “dibabat habis”
- Yang juga tidak kalah pentingnya, APBN akan “diselamatkan”, tidak bocor, “ditransparansikan”, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh Rakyat Indonesia

10 poin diatas menunjukkan bahwa kaliber seorang Jokowi adalah kaliber seorang presiden, setara dengan kaliber
Soekarno atau Obama. Jokowi layak disebut “Little Soekarno” atau “Little Obama” karena postur tubuhnya yang kurus tapi gesit.
Referensi :
- http://duniapangankita.wordpress.com/2011/03/28/joko-widodo-sang-walikota-teladan/
- http://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
- http://fadhlyashary.blogspot.com/2012/01/profil-jokowi-joko-widodo.html
- http://politik.kompasiana.com/2012/10/22/10-alasan-mengapa-jokowi-layak-dicapreskan-untuk-ri-1-periode-2014-2019-497462.html